Pengamat Bilang Ada Permainan soal Data Stok Beras


Pakar Komunikasi Politik, Prof. Tjipta Lesmana menyoroti keputusan impor beras oleh pemerintah karena kurangnya stok. Menurutnya, itu bukan solusi.

“Dua tahun Indonesia telah berhasil menolak impor beras. Padahal di tahun 2017 Indonesia dilanda siklus (cuaca) El Nino dan La Nina. Tetapi di awal tahun 2018 ada kebijakan impor beras, kenapa otak pemerintah cetek untuk menghadapi masalah beras sampai harus impor?” katanya dalam diskusi bertema “Dinamika Harga dan Impor Beras” di Resto Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Rabu (17/01/2018).

Dia menilai persoalan beras adalah persoalan yang dapat memicu gonjang-ganjing negara atau berdampak strategis. Tjipta mengamati pemerintah kurang memberdayakan Bulog.

“Saya kasihan melihat Bulog, tidak punya anggaran. Pemerintah kurang memberdayakan Bulog, coba dikelola Bulog ini sebagai gudang stok beras nasional. Sebab untuk apa impor beras kalau dua tahun masa paceklik Indonesia bisa melewatinya,” ujarnya.

Menurutnya masalah lain adalah perbedaan data antara Kemendag, Kementan dan BPS terkait stok beras nasional. Dia menjelaskan sebentar lagi akan panen raya, sedangkan barang impor baru akan datang 1 bulan setengah.

“Ini ada permainan-permainan data, sebab saat kita tidak punya data valid soal beras. BPS punya data, Kemendag dan Kementan juga punya data sendiri. Mengapa data itu berbeda-beda, ada yang surplus dan ada yang minus. Data mana yang valid, ini PR pemerintah,” tegasnya.

Data Kementerian Pertanian menyatakan bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi sekitar 2,5 juta ton. Menandakan jumlahnya surplus sekitar 329 ribu ton. Sementara Kementerian Perdagangan mengatakan stok beras posisinya saat ini tersisa 880 ribuan ton.

“Saya paling benci dengan impor, sejak dahulu setiap negara kita kekurangan mengapa selalu impor menjadi solusinya. Bawang impor, kentang kurang impor dan beras pun impor. Mengapa Indonesia tidak ada upaya dahulu selain impor?” kata Tjipta.

Sumber: [kn]