Banyak Konstruksi Ambrol, Dua Menteri Ini Diminta Mundur Dari Jabatan


Dalam enam bulan terakhir terjadi kasus kecelakaan berbagai proyek yang sedang dibuat pemerintah.

Terkini, kurang dari satu bulan, tiga peristiwa terjadi akibat ambrolnya kontruksi berbagai proyek yang terjadi di Jakarta. Adanya peristiwa ini ditanggapi kritis Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing.

“Menyedihkan dan memprihatinkan pengelolaan konstruksi di Indonesia,” katanya melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Selasa (6/2).

Adapun tiga konstruksi milik pemerintah yang ambrol yakni, runtuhnya kanopi Bursa Efek Indonesia (BEI) Tower II di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Kemudian, jatuhnya crane iProyek DDT PT KAI Matraman, dan kemarin, longsornya underpass jalur Parimeter Selatan, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Ketiga peristiwa ini menelan korban meninggal sia-sia serta luka-luka parah dan ringan. “Keluarga yang ditinggal pasti dalam kesedihan. Ini tidak boleh terulang,” harap Emrus.

Dia menuturkan, tiga peristiwa yang seolah beruntun itu menunjukkkan manajemen konstruksi di Indonesia, khususnya bidang pengawasan konstruksi bangunan di bawah kendali Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN sangat buruk.

Minggu lalu, lanjut dia, tim ahli dari Lembaga EmrusCorner melakukan analisis dan sangat persuasif mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan menajemen konstruksi di Indonesia.

Itu dimaksudkan agar pihak-pihak yang bertanggungjawab, misalnya Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN, melakukan langkah-langkah antisipatif dan atau evaluasi terhadap seluruh konstruksi yang akan dikerjakan, sedang dibangun, dan yang sudah selesai.

Namun nyatanya, ada longsor di underpass, dekat rel kereta Bandara Soetta kemarin. Oleh sebab itu, Lembaga EmrusCorner menyimpulkan, dua menteri yang paling bertanggungjawab atas kegagalan manajemen konstruksi dari tiga peristiwa di atas. Yaitu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Sangat sulit diterima akal sehat bilamana ke depan kedua menteri ini menciptakan argumentasi sebagai tindakan cuci tangan untuk menghindari tanggung jawab,” tambah Emrus.

Karena itu, sangat wajar menurutnya jika kedua menteri meminta maaf kepada keluarga korban dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Setelah pernyataan maaf, saat itu juga Emrus meminta kedua menteri sebaiknya meletakkan jabatannya, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban publik.

“Jangan menambah beban politik Presiden dengan menunggu reshuffle. Ini tidak baik,” tegas dia.

Apabila ada masalah pelanggaran hukum yang terkait dengan jabatan kedua menteri, dia meminta aparat hukum bekerja secara netral dan profesional.

“KPK perlu turun untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam bidang konstruksi berjalan dengan baik atau terjadi kemungkinan kong kalikong,” tambah Emrus. [jawapos]