Fraksi PDIP Ajukan Hak Interpelasi Untuk Anies-Sandi, Pengamat: Ada Motif Balas Dendam


Wacana Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang akan menggunakan hal interpelasi terhadap Anies Baswedan, dinilai oleh pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun sebagai wujud kritis wakil rakyat terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun Ubedillah juga menilai pola pengajuan interpelasi kali ini sebagai balas dendam.

“Saya kira ini polanya seperti pola dendam, pada masa Ahok juga pernah ingin interpelasi, tapi ini lebih kepada kritik terhadap langkah-langkah Anies Baswedan agar lebih berhati-hati mengambil kebijakan dan on the track menggunakan APBD dan seterusnya,” ujar Ubeidillah, Senin (5/2/2018).

Yang dimaksud balas dendam di sini menurut Ubedillah, mengingat dulu fraksi partai-partai oposisi juga pernah berencana menginterpelasi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika menjabat Gubernur DKI. Namun interpelasi itu kemudian batal diajukan.

Menurut Ubedillah, jika sebatas ingin mengevaluasi, tentu itu tidak masalah. Namun, kalau sudah bermuatan politis seperti menghambat kinerja Pemprov DKI, maka langkah interpelasi itu menjadi kontraproduktif.

“Kalau sebatas evaluasi itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sangat politis untuk menghambat kerja-kerja, itulah yang patut menjadi perhatian publik,” ujarnya.

Sebelumnya, wacana Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi atas Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno terus bergulir.

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, kebijakan Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga banyak melanggar undang-undang (UU) dan peraturan daerah (perda).Hak interpelasi ini diajukan dengan niat untuk melakukan koreksi atas kebijakan Anies-Sandi.

PDIP, jelas Gembong, akan memaksimalkan fungsi pengawasan. Hal ini juga akan dikomunikasikan dengan fraksi-fraksi lain, termasuk Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Setidaknya menurut FPDIP, ada dua kebijakan Anies-Sandi yang melanggar UU dan peraturan daerah. Pertama, kebijakan penataan kawasan Tanah Abang. Kedua, terkait pemberian izin penyelenggaraan kegiatan besar di Monas. Kebijakan pembukaan Monas untuk kegiatan masyarakat ini, kata mereka, telah mengesampingkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995.

Sumber: Republika
[ip]